Lidikbatam.com, Batam – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Batam, M. A. Khafi Anshary, menegaskan bahwa insan pers bukan “humas kedua” bagi instansi pemerintah, melainkan mitra kritis dalam menjaga keterbukaan informasi publik.
Hal itu disampaikan Khafi saat menghadiri kegiatan Media Gathering yang digelar Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam di Aston Batam Hotel & Residence, Rabu (6/5/2026).
Kegiatan tersebut mengusung tema Sinergitas Imigrasi Batam dan Media dalam Mengawal Informasi Publik sebagai Wujud Manajemen Media untuk Peningkatan Pelayanan Publik.
“Setiap instansi pelayanan publik seharusnya menjadikan kami mitra kritis, bukan humas kedua yang hanya menyampaikan informasi satu arah. Kami bukan mitra untuk menyenangkan, melainkan untuk meluruskan,” kata Khafi.
Menurutnya, pers memiliki fungsi penting dalam menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, hingga menjalankan kontrol sosial terhadap kebijakan publik. Namun, ia menilai masih ada sejumlah instansi yang belum terbuka terhadap proses konfirmasi media.
“Wartawan jangan dijauhi, jangan dihindari. Ketika narasumber terbuka, semua akan harmonis. Dalam kamus wartawan, tidak ada musuh. Yang ada hanya tanggung jawab pada kebenaran,” ujarnya.
Khafi juga menyoroti lambatnya respons sebagian humas instansi yang dinilai dapat memicu berkembangnya informasi liar di tengah masyarakat.
“Ketika konfirmasi tersendat di meja humas, informasi bisa melebar ke mana-mana. Ini yang perlu menjadi evaluasi bersama,” tambahnya.
Selain itu, ia mengingatkan insan pers agar tetap menjaga profesionalisme dengan memahami hukum pers, mengikuti sertifikasi, dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kepulauan Riau, Guntur Sahat Hamonangan, meminta jajarannya tidak memandang media sebagai lawan.
“Wartawan bukan musuh, melainkan mitra kerja. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Media bisa mengangkat nama institusi, tapi juga bisa menjatuhkan. Di situlah pentingnya kita bermitra untuk meluruskan informasi,” katanya.
Ia menyebut keterbukaan informasi menjadi penting, terutama di Batam yang erat kaitannya dengan sektor pariwisata dan investasi.
“Jika ada oknum berulah, dampaknya bukan hanya pada institusi, tapi juga citra negara. Wisatawan bisa enggan datang, investor bisa berpaling,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Wahyu Eka Putra, mengatakan pihaknya terus melakukan pembenahan dalam manajemen media dan pelayanan informasi.
Menurut Wahyu, kecepatan dan ketepatan respons menjadi tantangan di tengah arus informasi digital yang bergerak cepat.
“Memang dibutuhkan waktu untuk memastikan data akurat. Kami berharap rekan-rekan media bisa memahami. Namun setiap konfirmasi pasti kami respons, baik langsung maupun melalui humas,” ujarnya.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan sinergi antara media dan instansi pemerintah dapat terus terjalin sehingga informasi yang diterima publik tetap akurat, berimbang, dan terpercaya.(Red)
