Batam, LidikBatam.com — Kota Batam kembali menjadi perhatian dalam isu perlindungan pekerja migran dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Hal itu ditandai dengan peresmian Gedung Sentrum Caritas di Shelter St Theresia Batam, Sei Harapan, Sekupang, Jumat (29/5/2026).
Gedung ini diresmikan bersamaan dengan lokakarya bertajuk peran Balai Latihan Kerja dan Pendidikan Informasi Migrasi (BLK-PIM) dalam mendukung migrasi aman di Indonesia.
Kegiatan dihadiri sejumlah pejabat daerah, tokoh agama, pemerhati kemanusiaan, hingga pihak yang selama ini terlibat dalam pendampingan pekerja migran. Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin dan Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anom Wibowo turut hadir dalam agenda tersebut.
Peresmian Sentrum Caritas dinilai menjadi langkah penting di tengah tingginya kerentanan praktik pengiriman pekerja migran nonprosedural di wilayah perbatasan seperti Batam dan Kepulauan Riau.
Dalam sambutannya, Mgr Antonius Subianto Bunjamin mengatakan perdagangan orang masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum hingga lembaga sosial dan keagamaan.
Menurut dia, banyak calon pekerja migran berangkat tanpa pemahaman memadai mengenai prosedur legal bekerja di luar negeri. Kondisi itu kerap dimanfaatkan jaringan perekrut ilegal yang menjanjikan pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi.
Karena itu, keberadaan Sentrum Caritas diharapkan tidak hanya menjadi tempat pelatihan keterampilan kerja, tetapi juga pusat edukasi migrasi aman bagi masyarakat.
“Edukasi menjadi penting agar masyarakat memahami risiko dan mengetahui jalur resmi sebelum bekerja ke luar negeri,” ujarnya.
Plh Wali Kota Batam Claudia Chandra dalam kesempatan itu mengapresiasi hadirnya fasilitas tersebut. Pemerintah Kota Batam berharap Sentrum Caritas dapat memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan sekaligus membantu menekan angka TPPO di daerah tersebut.
Batam selama ini menjadi salah satu daerah strategis yang kerap menjadi titik keberangkatan pekerja migran menuju negara tetangga. Letak geografis yang berbatasan langsung dengan jalur internasional membuat pengawasan terhadap mobilitas pekerja migran menjadi tantangan tersendiri.
Lokakarya yang digelar juga membahas pentingnya peningkatan keterampilan calon pekerja migran melalui pelatihan kerja yang sesuai kebutuhan industri serta pemahaman hukum terkait migrasi aman.
Kegiatan berlangsung dalam suasana tertib dan penuh semangat kolaborasi. Pesan utama yang mengemuka dalam agenda tersebut adalah pentingnya membangun sistem perlindungan pekerja migran berbasis edukasi, keterampilan, dan pendampingan yang berkelanjutan.(Red)
