Lidik Batam – Dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri ke pusaran perkara hukum. Kasus ini menjadi sorotan karena dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan justru melibatkan sejumlah pejabat yang pernah memiliki kewenangan strategis di lingkungan kepolisian.
Perkara tersebut bukan sekadar persoalan penggunaan perangkat teknologi tanpa prosedur. Dugaan penyadapan terhadap kepala negara, disertai sasaran dari berbagai kalangan, membuka pertanyaan lebih besar mengenai siapa yang mengendalikan operasi, bagaimana perintah dijalankan, dan sejauh mana kewenangan aparat dapat digunakan tanpa pengawasan.
Akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat (UNU Kalbar), Rosadi Jamani, menilai kasus tersebut memperlihatkan risiko besar ketika kekuasaan dan kewenangan digunakan secara tidak semestinya. Ia menyebut pihak-pihak yang diduga berada di balik operasi tersebut telah salah memilih lawan.
“Sekarang, polisi sedang memburu gerombolan Listyo yang berusaha melarikan diri. Menyerah saja,” tegas Rosadi, sebagaimana dikutip pada Selasa (3/11/2026).
Diduga Aniaya Anak, Ibu Angkat di Batam Ditangkap Polisi
Pernyataan Rosadi itu menjadi sorotan di tengah proses pengusutan yang terus berkembang. Sebab, perkara ini tidak hanya menyangkut siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga menuntut keterbukaan mengenai seluruh rangkaian dugaan operasi penyadapan.
Bareskrim Ungkap Dugaan Penyadapan Tanpa Prosedur
Kasus ini mulai terungkap setelah adanya laporan mengenai dugaan penyadapan tanpa prosedur melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS) milik Polri.
Dalam konferensi pers pada 3 November 2026, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH, yang diketahui merupakan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, serta Irjen Eko Hadi Santoso.
Menurut keterangan Bareskrim, dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server LIMS tanpa melalui proses verifikasi dan prosedur penegakan hukum yang semestinya.
Rampok Ojek Online di Bukit Harimau Batam Ditangkap, Motor Korban Digadaikan
Persoalan ini menjadi serius karena penyadapan merupakan tindakan yang menyentuh privasi dan komunikasi seseorang. Penggunaannya harus memiliki dasar hukum dan memenuhi persyaratan yang berlaku, bukan dilakukan berdasarkan kepentingan atau keputusan sepihak.
Penyidik juga menemukan dugaan penghapusan file hasil penyadapan pada sistem LIMS sekitar Oktober 2026. Temuan ini menambah dimensi perkara karena pengusutan tidak hanya harus menjelaskan dugaan penyadapan, tetapi juga menelusuri siapa yang bertanggung jawab atas penghapusan data.
Bareskrim menyatakan telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli. Penyidik turut menyita 11 unit telepon seluler, satu iPad, serta empat flashdisk sebagai barang bukti untuk mendukung pembuktian perkara.
Rangkaian pemeriksaan dan penyitaan tersebut menjadi bagian penting untuk mengungkap aktivitas dalam sistem LIMS. Penyidik harus memastikan apakah terdapat bukti mengenai alur perintah, akses pengguna, persetujuan penyadapan, serta dugaan penghapusan berkas.
Bea Cukai Batam Gagalkan Pengeluaran Bubuk Padat Mengandung Emas ke Singapura
Empat Jenderal Jadi Tersangka
Perkembangan perkara semakin serius setelah Bareskrim mengumumkan penambahan satu tersangka berinisial SU pada 5 November 2026.
SU disebut pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri periode 2010–2019 dan kemudian menjadi Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto mengungkapkan, SU diduga memberikan persetujuan untuk melakukan provisioning atau penyadapan, termasuk persetujuan penghapusan file hasil penyadapan.
Dengan penambahan tersebut, jumlah tersangka menjadi empat orang. Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, ditahan di Rutan Mako Brimob.
Perkara Tiket Pesparawi Kepri Berlanjut, Dua Orang Resmi Jadi Tersangka
Sementara itu, SU belum menjalani penahanan karena kondisi kesehatan pascastroke. Proses hukum terhadap seluruh tersangka tetap harus berjalan sesuai ketentuan dengan memperhatikan hak-hak hukum masing-masing.
Penambahan tersangka ini memperlihatkan bahwa penyidikan mulai menelusuri fungsi persetujuan dan pengendalian akses terhadap sistem penyadapan. Artinya, penyidik tidak cukup hanya mengidentifikasi siapa yang menggunakan perangkat, tetapi juga harus mengungkap siapa yang memiliki kewenangan memberikan persetujuan.
Di sinilah pertanyaan penting muncul, siapa yang memulai operasi, siapa yang memberikan perintah, siapa yang menjalankan penyadapan, dan siapa yang menyetujui penghapusan data? Jawabannya harus ditemukan melalui pemeriksaan bukti elektronik, dokumen, dan keterangan para pihak.
Sasaran Penyadapan Diduga Menjangkau Berbagai Kalangan
Berdasarkan keterangan Kabareskrim, dugaan penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
Remaja Jadi Korban Penusukan Brutal di Batam, Keluarga Soroti Lambannya Penanganan Polisi
Sejumlah kategori pihak lain juga disebut masuk dalam sasaran, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat hingga kalangan pengusaha.
Cakupan sasaran tersebut memperluas persoalan yang harus dijawab penyidik. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana nomor-nomor tersebut dipilih, siapa yang memasukkannya ke sistem, dan apa dasar penggunaan akses terhadap komunikasi mereka.
Rosadi menilai persoalan ini harus dibuka secara terang. Menurutnya, publik tidak cukup hanya mengetahui nama-nama tersangka, tetapi juga perlu mengetahui keseluruhan rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi dugaan penyadapan.
“Kalau benar, ini bukan lagi operasi intelijen, melainkan seperti memasang telinga di seluruh ruang kekuasaan,” ungkap Rosadi.
Tujuh Luka Tusuk, Polsek Bengkong Ringkus Tersangka Penyerangan di Tanjung Buntung
Pernyataan tersebut menggambarkan besarnya persoalan apabila dugaan itu terbukti. Teknologi pengawasan yang semestinya digunakan untuk mendukung penegakan hukum tidak boleh berubah menjadi alat untuk mengakses komunikasi pihak lain tanpa dasar yang sah.
Suyudi Dihadapkan pada Ujian Pengawasan Polri
Di tengah perkembangan perkara tersebut, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menghadapi tantangan besar. Kasus yang menyeret mantan Kapolri dan sejumlah perwira tinggi membuat efektivitas pengawasan internal Polri ikut menjadi sorotan.
Suyudi tidak cukup hanya memastikan proses hukum berjalan. Ia juga harus menjawab persoalan kelembagaan yang muncul dari dugaan penyalahgunaan kewenangan, terutama terkait pengendalian teknologi, pertanggungjawaban pejabat, dan mekanisme pengawasan.
Pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana sistem pengawasan dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan apabila aktivitas yang diduga menyimpang baru terungkap setelah menjadi perkara hukum. Evaluasi harus diarahkan pada mekanisme yang memungkinkan akses terhadap sistem penyadapan berlangsung, bukan sekadar mencari kesalahan setelah persoalan muncul.
Polisi Musnahkan 1 Kg Sabu hingga Ribuan Liquid Vape Narkotika, 13 Tersangka Ditangkap
Ada lima persoalan kelembagaan yang perlu menjadi perhatian.
Pertama, rantai komando dan pertanggungjawaban kewenangan.
Penyidik harus mengungkap alur perintah, dasar penggunaan perangkat, pihak yang memberikan persetujuan, serta pejabat yang mengetahui operasi tersebut. Setiap dugaan keterlibatan harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan ditentukan berdasarkan jabatan seseorang.
Bagi Suyudi, perkara ini menjadi momentum untuk memastikan tidak ada kewenangan strategis yang berjalan tanpa pengawasan. Setiap pejabat harus dapat mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan yang berada dalam lingkup kewenangannya.
Motor Raib di Parkiran Gogo Supermarket, Pelaku Curanmor Batam Dibekuk di Windsor
Kedua, pengawasan teknologi penyadapan.
Kasus LIMS memperlihatkan pentingnya pengendalian terhadap sistem yang memiliki akses ke komunikasi dan informasi sensitif. Setiap aktivitas harus memiliki dasar penugasan, persetujuan yang sah, identitas pengguna, dan rekam digital yang dapat diperiksa.
Polri perlu melakukan audit menyeluruh terhadap perangkat penyadapan, termasuk mekanisme pemberian akses dan penghapusan data. Tidak boleh ada pengguna yang dapat mengubah atau menghilangkan jejak aktivitas tanpa mekanisme pertanggungjawaban.
Ketiga, integritas dan sistem promosi jabatan.
Polda Kepri Musnahkan Barang Bukti Narkotika, Dari 26 Kasus
Penempatan pejabat strategis harus didasarkan pada kompetensi, integritas, dan rekam jejak. Kedekatan personal maupun loyalitas kelompok tidak boleh mengalahkan profesionalitas dan kepatuhan terhadap hukum.
Semakin besar akses seorang pejabat terhadap informasi rahasia, semakin kuat pula pengawasan yang harus diterapkan. Polri juga harus memberikan perlindungan kepada anggota yang menolak perintah bertentangan dengan hukum.
Keempat, efektivitas Propam dan Itwasum.
Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) serta Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) memiliki tanggung jawab penting dalam mencegah dan menindak pelanggaran internal.
Kapolri Pimpin Korprapot, 50 Pati dan 4 PNS Polri Naik Pangkat
Perkara yang menyeret pejabat tinggi harus menjadi bahan evaluasi terhadap kemampuan kedua fungsi tersebut dalam mendeteksi penyimpangan sejak awal. Pengawasan tidak boleh hanya bergerak setelah pelanggaran mencuat ke ruang publik.
Pemeriksaan juga harus berlangsung objektif dan memiliki independensi yang memadai, terutama ketika dugaan penyimpangan menyentuh pejabat dengan pangkat lebih tinggi.
Kelima, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Dugaan penyalahgunaan kewenangan dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap profesionalitas aparat. Ketika muncul pertanyaan mengenai penggunaan teknologi pengawasan, masyarakat juga dapat mempertanyakan perlindungan komunikasi dan informasi pribadi.
Pemuda 19 Tahun Ditangkap Usai Curi Kamera dan Drone di Harbour Bay Batam
Karena itu, pemulihan kepercayaan tidak cukup melalui pernyataan atau kampanye institusi. Perubahan harus terlihat dalam pelayanan, transparansi penanganan pengaduan, serta penindakan terhadap anggota yang terbukti melanggar.
Publik Menunggu Pengusutan hingga Tuntas
Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi penegakan hukum dan pengawasan internal Polri. Publik menunggu penjelasan mengenai bagaimana sistem penyadapan dapat digunakan tanpa prosedur yang semestinya, siapa yang memberikan perintah, dan sejauh mana dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut berlangsung.
Rosadi mengingatkan agar pengusutan tidak berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, penyidikan harus mampu mengungkap seluruh rangkaian peristiwa agar tidak menyisakan pertanyaan mengenai pihak lain yang mungkin memiliki peran.
“Pertanyaan ini tidak boleh dijawab dengan bisik-bisik warung kopi. Harus dibuka melalui penyelidikan yang transparan. Jangan sampai yang ditangkap hanya pemain lapangan, sementara sutradaranya asyik ngopi sambil blusukan,” pungkasnya.
Polda Kepri Ungkap 16 Kasus Narkoba dalam Dua Pekan, Sita 4 Kg Sabu dan Ribuan Vape Etomidate
Pernyataan Rosadi itu menekankan pentingnya mengungkap pihak yang berada di balik operasi. Namun, penentuan siapa yang terlibat harus tetap didasarkan pada bukti, bukan asumsi maupun tekanan opini publik.
Bareskrim harus memastikan seluruh mata rantai dugaan operasi diperiksa. Penelusuran perlu mencakup pemberian perintah, persetujuan akses, pelaksanaan penyadapan, pengelolaan hasil, hingga dugaan penghapusan data.
Sementara itu, Suyudi perlu menjadikan perkara ini sebagai momentum untuk mengevaluasi sistem pengawasan dan penggunaan teknologi di lingkungan Polri. Pengusutan pidana dan pembenahan kelembagaan harus berjalan bersamaan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Pergantian pimpinan tidak otomatis menyelesaikan persoalan apabila mekanisme yang mengatur penggunaan kewenangan masih memiliki kelemahan. Reformasi harus menyentuh sistem, mulai dari rantai komando hingga pengawasan terhadap pejabat yang memiliki akses strategis.
Spanyol Tantang Argentina di Final Piala Dunia 2026
Keberhasilan penanganan perkara ini bukan hanya ditentukan oleh jumlah tersangka yang ditetapkan. Ukurannya adalah kemampuan penyidik mengungkap seluruh peran berdasarkan bukti, menuntaskan proses hukum, dan memastikan tidak ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa.
Jabatan tidak boleh menjadi tameng. Pangkat tidak boleh menjadi pelindung. Dan hukum tidak boleh berhenti ketika berhadapan dengan kekuasaan.
Polri harus membuktikan bahwa kewenangan yang diberikan negara digunakan untuk melindungi masyarakat, bukan menjadi alat yang dapat dijalankan di luar batas hukum.
Reformasi Polri tidak cukup dengan mengganti pemimpin. Yang harus dibenahi adalah sistem yang memastikan tidak seorang pun berada di atas hukum.
Polisi Ungkap Curanmor di Batam, 40 Sepeda Motor Diamankan
